IMG-LOGO
Migas

Elnusa Debut Perdana Pengerjaan Decomm di Sumur YYA-1 Milik PHE ONWJ

-
IMG

Jakarta, teknonomi – Pengerjaan decommissiong (decomm) sumur minyak dan gas (migas) lepas pantai  yang sudah tidak berproduksi di Indonesia biasanya dikerjakan oleh perusahaan jasa migas global. Sebut saja nama-nama besar seperti Schlumberger dan Baker Hughes adalah yang menonjol untuk pengerjaan ini.

Tak mau kalah bersaing, perusahaan jasa migas nasional, PT Elnusa TBK, akhirnya mengawali debutnya melakukan pengerjaan proyek offshore migas ini. “Elnusa perdana dapat proyek decomm. Sejak dua bulan lalu kita ditugaskan menutup sumur migas offshore YYA-1 milik PT PHE (Pertamina Hulu Energi) ONWJ di perairan Karawang, Jawa Barat,” ungkap Wahyu Irfan, Head of Corporate Communication PT Elnusa Tbk kepada media di Jakarta (17/02).

Ditambahkannya, proyek pengerjaan dengan menggandeng PT Guna Nusa ini meliputi pembongkaran anjungan dan penutupan pipa migas bawah laut yang sudah tak produksi. “Mudah-mudahan pengerjaan itu selesai hari ini. Dan kedepan kita juga menargetkan akan dapat proyek decomm lain karena sekarang kita punya expertise disini,” tukas Irfan.

SKK Migas dukung proses decomm

Disisi lain, decomm dianggap mahal dan tak menguntungkan karena dibutuhkan biaya lebih dari sekitar USD 1 miliar. Padahal proses shut down sumur ini sangat penting karena terkait kelestarian dan keselamatan lingkungan.Menanggapi hal ini, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Wisnu Prabawa Taher, pernah menyatakan pada teknonomi, bahwa pihaknya menyadari pengerjaan ini memakan biaya besar.

 “Kita tahu biaya cukup besar. Untuk itu sekarang di dalam kontrak migas dicantumkan sebuah sistem yang namanya ASR (Abonemen on Site Restoration). Ini merupakan program penyisihan dana buat decommissioning secara dicicil sejak dini. Karena secara keseluruhan kontrak yang dikelola dan diproduksi ASR nantinya harus mencapai diatas sekitar USD 1 miliar,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Wisnu menjelaskan, kewajiban ASR ini baru diberlakukan sejak Kyoto Protocol di tahun 1997 yang menekankan kewajiban mengembalikan lahan pertambangan seperti sedia kala. “Jadi kontrak lama ada yang belum mengadopsi ASR ini. Kita bisa bicarakan kembali kalau yang ini,” tambahnya.

Selama waktu persiapan decomm, lanjut dia, SKK Migas menegaskan bahwa penyisihan dana ASR harus jauh sebelum kontrak berakhir atau lebih baik saat produksi lagi tinggi. Jadi jangan sampai penyisihan ASR menjelang kontrak berakhir atau produksi sudah menurun.

“SKK Migas melihat untuk decommissioning di offshore yang paling efisien dilakukan onsite decommissioning. Namun begitu, ini tergantung hasil kajiannya. Intinya dalam kontrak KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) dengan SKK Migas, proses decomm sumur migas lepas pantai yang sudah tidak terpakai ini sudah diatur dan direncanakan dengan baik,” tandas Wisnu.

Sebagai informasi, saat ini di perairan Indonesia, diperkirakan ada sekitar 1000 sumur migas lepas pantai yang sudah tidak berproduksi lagi. Sumur umumnya berada pada ratusan platform yang umurnya lebih dari 20 tahun. Sedangkan ketentuan decommisioning merujuk pada ketentuan Perundang-undangan nomor 22 tahun 2011 tentang minyak dan gas (migas) dan juga Peraturan Menteri ESDM no 15 tahun 2018 tentang kegiatan pasca operasi pada sektor hulu migas. (W1)